Pembahasan RAPBD Solo Tahun 2027 Selesai, Belanja Pegawai Masih Jadi Beban

Celebeszone.com, SOLO — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo telah menyelesaikan pembahasan RAPBD Solo Tahun 2027, Rabu (11/11/2026) pukul 04.30 WIB.

Pembahasan yang dimulai pada Selasa (10/11/2026) pukul 15.00 WIB itu dipimpin Ketua Banggar DPRD Solo, Budi Prasetyo. Pembahasan berlangsung hingga tengah malam dan dini hari mengingat padatnya agenda kedewanan dalam beberapa hari ke depan.

“Pembahasan di-dur karena waktu pembahasan sudah mepet. Harus disetujui, ditetapkan sampai Gubernur itu sebulan sebelum berakhir tahun anggaran 2026. Artinya akhir November sudah harus paripurna, selesai semua,” ujar Anggota Banggar DPRD Solo, Honda Hendarto.

Menurut dia, bulan ini banyak anggota Banggar yang harus menyelesaikan pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). “Kegiatan teman-teman DPRD itu kan seperti Pansus-Pansus Raperda itu banyak. Sehingga pembahasan dikebut,” urai dia.

Honda menjelaskan RAPBD Solo tahun 2027 sebesar Rp2,174 triliun berhasil diseimbangkan alias tidak mengalami defisit. Hal itu sesuai komitmen Pemkot Solo supaya APBD dari tahun ke tahun zero defisit. Sebuah komitmen sejak pasangan Jokowi-FX Hadi Rudyatmo.

“Sejak Jokowi-Rudy, kami tidak mau defisit APBD kan, kita ingin zero defisit. Antara pendapatan dan belanja itu harus balance. kesepakatan sejak Jokowi-Rudy sampai sekarang kita tidak mau defisit atau hutang. Kecuali era Pak Slamet Suryanto itu dulu,” terang dia.

Postur RAPBD 2027

Honda menjelaskan postur RAPBD Solo 2027 mengikuti ketentuan mandatory spending di sektor pendidikan dan kesehatan. Tapi untuk anggaran belanja pegawai masih di atas ketentuan maksimal 30 persen. Artinya pos ini masih cukup membebani RAPBD Solo 2027.

“Pendidikan dan urusan wajib kesehatan, kita penuhi mandatory undang-undang. Yang belum bisa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu gaji pegawai, kita kan dibatasi 30 persen dari APBD. Saat ini Solo masih sekitar 34-35 persen,” ungkap dia.

Alokasi belanja pegawai sebesar itu menurut Honda sudah termasuk honor atau gaji PPPK. “Iya sudah termasuk PPPK itu. Nilainya lumayan sekitar Rp15-20 miliar untuk PPPK. Daerah lain kan tidak mampu, Solo masih mampu. Itu jadi prioritas utama gaji ASN,” urai dia.

Honda juga mengungkap anggaran untuk program prioritas pengelolaan sampah atau peduli lingkungan. Pada tahun depan Pemkot Solo akan menerima hibah sekira Rp21,5 miliar untuk pengelolaan sampah. Total hibah Rp107 miliar diberikan kurun waktu lima tahun.

“Tahun 2027 ada program prioritas tentang sampah, peduli lingkungan. Itu sudah kita maksimalkan. Kebetulan juga dapat bantuan sekitar Rp107 miliar untuk lima tahun. Dana hibah. Tahun 2027 sekitar Rp21 miliar untuk penanganan sampah,” papar dia.

Menurut Honda alokasi anggaran penanganan sampah sebesar Rp21 miliar di-breakdown untuk banyak item. “Banyak itemnya. Ada komposter, sesuai dengan Juknis dari sana. Ada untuk beli alat, untuk gerobak penarik sampah. Banyak sekali itemnya,” tutur dia.

Di samping program-program prioritas dan urusan wajib itu menurut Honda ada alokasi anggaran untuk perbaikan jalan, drainase hingga Rumah Siap Kerja Bersama.

“Yang Rumah Siap Kerja itu juga masuk prioritas program tahun depan,” pungkas wakil rakyat PDIP itu.