Kemendikdasmen Cabut Suket Ijazah Gibran, Gugatan di PTUN Gugur

Celebeszone.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (12/11/2026). Penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA).

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan penyerahan SK pencabutan dilakukan dalam persidangan PTUN pada Kamis.

“Menindaklanjuti putusan MA, Kemendikdasmen sudah mencabut suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini,” kata Atip, dilansir Antara.

Setelah Kemendikdasmen mencabut objek gugatan tersebut, PTUN memutuskan gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan gugur. Menurut Atip, putusan tersebut sekaligus mengakhiri persoalan hukum terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

“Dengan putusan ini, maka persoalan keabsahan suket sudah selesai dan tidak ada lagi langkah hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh,” ujar Atip.

Pencabutan suket dilakukan Kemendikdasmen sebagai tindak lanjut atas putusan MA. Sementara itu, penyerahan SK pencabutan kepada PTUN menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membenarkan penerbitan SK Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.

“Ya benar kami melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (mengeluarkan surat keputusan tersebut tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” katanya.

Melalui SK yang diteken Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026 tersebut, pemerintah mencabut SK Ditjen Dikmen Diksus Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Selain mencabut SK tersebut, Kemendikdasmen juga menyatakan menarik dokumen dengan nomor yang sama dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya. Pemerintah juga menyatakan surat keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau berlaku secara umum (erga omnes).