Survei SMRC: Elektabilitas Gibran 8,4%, Prabowo 9,8%, Jokowi Bilang Begini

Celebeszone.com, SOLO — Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sebesar 8,4%.

Angka tersebut berselisih 1,4 poin persentase dari elektabilitas Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 9,8%. Menurut Jokowi, hasil survei merupakan potret pendapat masyarakat pada waktu tertentu.

“Ya survei-survei itu kan potret pendapat masyarakat pada saat tertentu. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan. Karena setiap saat itu bisa berbeda, berbeda, berbeda,” ujar dia, Kamis (30/10/2026).

Ditanya mengenai penyebab elektabilitas Gibran mencapai angka tersebut, Jokowi mengaku belum melihat hasil survei secara mendetail.

“Ya coba dilihat, di surveinya itu secara mendetail. Saya belum melihat,” kata dia.

Disinggung apakah hasil tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ijazah dan desakan pemakzulan, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak tahu.

“Ya saya kira banyak hal lah yang bisa menaikkan atau menurunkan elektabilitas dari siapa pun,” tutur dia.

Diberitakan Espos sebelumnya, hasil survei SMRC perlu dibaca sesuai konteks pertanyaan dan metode survei yang digunakan.

Dalam simulasi semi terbuka dengan 24 nama, SMRC mencatat elektabilitas Gibran sebesar 8,4% dan Prabowo 9,8%. Sementara itu, Dedi Mulyadi memperoleh 35,5% dan Anies Baswedan 10,3%.

Survei tersebut dilakukan pada 1-10 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.213 responden. Survei menggunakan metode double sampling untuk responden yang memiliki telepon seluler dan stratified multistage random sampling untuk responden yang tidak memiliki telepon seluler. Margin of error survei diperkirakan sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Pengamat politik sekaligus pendiri SMRC, Saiful Mujani, menyampaikan kritik terhadap kondisi politik nasional. Dia menilai terdapat kekecewaan publik yang meluas terhadap pemerintah.

“Tanya sama orang dari Aceh sampai Papua. Kalau ditanya sekarang, hampir bisa dikatakan sudah minus legitimasi itu, dan umumnya rakyat sudah marah, dari Aceh sampai Papua,” kata dia.