Celebeszone.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Surat tersebut diserahkan langsung dalam pertemuan dengan pimpinan MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyampaikan, Gibran datang untuk menyampaikan maksud pengunduran dirinya sekaligus meminta agar surat tersebut segera diproses oleh lembaga negara tersebut.
“Dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” jelasnya, dalam tayangan Breaking News Metro TV dipantau Espos.
Muzani menyatakan akan segera menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. Setelah itu, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna menentukan langkah selanjutnya.
Menurutnya, konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif sebagai pengganti Gibran. “Sejak sekarang MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” katanya.
Dalam keterangannya, pimpinan MPR juga menyebutkan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden sebagai pengganti Gibran.
Terkait calon pengganti, pimpinan MPR menyebut proses tersebut tetap berjalan. Bahkan, muncul pernyataan bahwa wakil presiden pengganti diharapkan dapat dilantik pada Senin, 16 November 2026.
Namun, ketika ditanya mengenai alasan pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR belum bersedia memberikan penjelasan. “Tidak. Kami belum buka, nanti akan kami buka ramai-ramai di depan pimpinan yang lain,” ujarnya.
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden dalam UUD 1945
Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa jika wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR mengadakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Kedua calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Dengan demikian, pengisian jabatan wakil presiden tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui pemilihan di MPR berdasarkan dua nama yang diajukan presiden.
Sementara itu, ketentuan mengenai tenggat waktu 60 hari perlu dibedakan dari mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak secara eksplisit menetapkan batas waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti.
Ketentuan 60 hari justru terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur mekanisme apabila presiden dan wakil presiden secara bersamaan berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.
Dalam kondisi tersebut, MPR memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah dinamika politik yang sebelumnya diwarnai wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR dan desakan pemakzulan terhadap dirinya.
Perkembangan tersebut menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan bahwa jabatan politik merupakan sesuatu yang bersifat sementara dan setiap pejabat harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat.
“Dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa. Jadi saya sudah pesan juga bahwa jabatan itu adalah sementara. Dan kita tetap terus mendukung pemerintah, dan terus juga pada kepentingan rakyat banyak,” kata Jokowi.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, proses selanjutnya akan bergantung pada mekanisme ketatanegaraan dan keputusan lembaga-lembaga terkait.
Leave a Reply